Berita

Serang: Di era globalisasi serta kondisi pasca pandemik covid-19 tentu berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak masih terjadi dengan beragam bentuk, tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, namun juga isu narkoba, trafiking, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas  dan lain sebagainya. 

"Belum lagi persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada kondisi khusus dan darurat bencana," kata Kepala Dinas DP3AKKB provinsi Banten, Sitti Ma'ani Nina, disela kegiatan Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak (Forum Puspa) provinsi Banten di aula DP3AKKB provinsi Banten, Jum'at (22/9/2023). 

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, kata dia tentunya perempuan dan anak ini menjadi isu lintas bidang dan lintas sektor yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik pemerintah tingkat pusat, daerah, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset di provinsi Banten.

"Kita menyadari bahwa beragam dan luasnya permasalahan perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat pada pencegahan dan penanganan masalah perempuan dan anak sangat dibutuhkan dengan melakukan kerja bersama (sinergi), sehingga pencegahan dan penanganan dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien," ujar Nina. 

Ketua Forum Puspa provinsi Banten Enggar Utari menyampaikan melalui rakor Forum Puspa kali ini diharapkan dapat memantapkan lagi peran masing-masing lembaga yang tergabung dalam Forum Puspa. 

"Karena di sini kan ada stakeholder terkait mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, media hingga dunia usaha," katanya. 

"Semoga masing-masing kita yang ada dalam Puspa ini dapat lebih konkret berbuat demi perempuan dan anak di Banten," ujarnya.