Kepala Daerah di Banten Siap Berkomitmen Melawan Korupsi


CILEGON- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah
Provinsi Banten mengadakan rapat koordinasi pimpinan Daerah terkait
‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di
Provinsi Banten’ yang digelar di  Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu
(18/10) pagi.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur
Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten
Ranta Suharta, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Bupati Lebak Iti Oktavia
Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wali Kota Serang Tubagus Haerul
Jaman, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi,
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arief R
Wismansyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah dan para kepala SKPD.
Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi
kepada pimpinan KPK dan tim Satgas Korsupgah yang tidak henti-hentinya
memberikan support dan pendampingan kepada pemerintah daerah di banten
dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka
pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. maka dengan itu, saya minta KPK
dampingi terus biar kita aman," kata Gubernur Wahidin.
Menurut Gubernur, pada tanggal 12 April 2016 lalu, Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, yang di saksikan Kepolisian
Daerah Banten dan Kejaksaan Provinsi Banten, telah, sepakat menandatangi
komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi
di wilayah Banten, yang mengakomodir kepentingan publik, dan bebas
intervensi.
“Saya mengajak seluruh pimpinan daerah di banten untuk bersama-sama
konsisten apa yang telah menjadi komitmen dan telah apa yang kita
tandatangani bersama,” ucapnya
Lebih lanjut Gubernur Banten menyampaikan, terkait dana yang saat ini
sedang berjalan, Wahidin Halim meminta kepada seluruh Bupati se-Provinsi
Banten untuk melakukan langkah-langkah mengawasi aliran dana desa tersebut,
agar tepat sasaran dan tepat pelaporan.
 “Mudahan-mudahan kejadian OTT kemarin yang terakhir. Jangan sampai kepala
daerah ada yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi Gubernurnya. Soalnya
kalau sudah menyebut KPK, bikin tidak bisa tidur,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan bahwa selain melakukan
penindakan korupsi, pihaknya juga gencar melakukan pencegahan di seluruh
Indonesia, termasuk di Provinsi Banten khususnya.
"Tadi saya jelaskan kepada semuanya, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak
boleh sepotong-potong. Kami (KPK) hadir di sini sudah beberapa tahun lalu.
Hari ini kami datang lagi untuk melakukan evaluasi, kemudian bikin rencana
aksi lagi. Ada mungkin memang beberapa hambatan apakah itu baik dari
perundang-undangan, lembaganya atau pun dari tata kelolanya makanya KPK
datang untuk membantu," paprnya.
Menurutnya, tindak korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya,
salah satunya yakni menciptakan upaya pencegahan, sistem dan komitmen
pemerintahan itu sendiri. Pencegahan itu, kata Saut dilakukan agar para
kepala daerah, pejabat dan ASN tidak tersangkut korupsi
"KPK sangat memperhatikan Banten karena dunia luar juga melihat, makanya
kita datang membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian dikaitkan
dengan pemerintah daerah bagaimana kalau kita punya rencana supaya
masyarakatnya bisa lebih sejahtera, cepat bersaing, jadi kita datang
memberi bantuan untuk itu,"


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan