Prof. Zudan: Registrasi Kartu Prabayar Tidak Bisa Dipalsukan


Jakarta - Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, memastikan bahwa proses registrasi kartu prabayar
tidak bisa lagi dimanipulasi oleh pelanggan, baik yang dilakukan pendaftaran di geray resmi maupun
yang melakukan pendaftaran sendiri melalui layanan SMS.
Hal ini dimungkinkan karena Ditjen Dukcapil sudah memberi hak kepada operator seluler untuk
mengakses database kependudukan.
“Operator kami beri password untuk bisa mengakses dan mencocokkan data dengan kecepatan
hingga 1 juta NIK per hari”, jelas Prof. Zudan pada kegiatan Konferensi Pers Kebijakan Registrasi
Kartu Prabayar di Jakarta, Selasa (11/10/2017).
Kegiatan ini difasilitasi Kementerian Kominfo dengan mengundang berbagai lembaga termasuk
media massa cetak dan elektronik.
Saat ini, menurut Prof. Zudan, dari enam operator seluler yang sudah bekerjasama, rata-rata sudah
mengakses 170.000 NIK per hari. “Sudah mengakses 170.000 NIK per hari”, lanjutnya.
Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna, termasuk operator seluler, tidak akan
berdampak pada perubahan data penduduk, mengingat lembaga pengguna hanya diberi hak akses,
bukan untuk merubah elemen data yang ada.
Perubahan elemen data sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tetap melalui
Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melalui proses perubahan oleh penduduk yang bersangkutan.
“Kami jamin operator hanya bisa melihat data saja, tidak mengubahnya”, tegas Ketua DPN Korpri
ini.
Untuk memastikan kebenaran data yang didaftarkan oleh pelanggan, setiap operator seluler akan
melakukan verifikasi  dengan mencocokkan elemen data yang ada seperti NIK, nomor KK, nama diri,
nama ibu kandung, tempat tinggal, serta alamat.
“Jadinya masing-masing nomor seluler, akan langsung terhubung ke NIK. Bisa diketahui data
pemiliknya”, imbuhnya.
Kebijakan pendaftaran kartu prabayar mulai diberlakukan oleh Kementerian Kominfo per 31 Oktober
2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrsi
Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Peraturan ini terakhir diubah dengan Permenkominfo Nomor 14
Tahun 2017. Dukcapil***


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan