Kampung KB Perlu Kerjasama Lintas Sektor


Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung (06/06/2017), kunjungan ini terkait dengan program Kampung KB. Hadir dalam kesempatan tersebut sembilan anggota DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Bangka Tengah, sementara dari BKKBN  hadir Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga Ary Goedadi, Direktur Bina Lini Lapangan Sukaryo Teguh Santosa dan Kepala Biro hukum Organisasi dan Humas Komari. Rombongan diterima di Ruang Operasional, Kantor BKKBN Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kampung KB merupakan inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di lini lapangan. Kampung KB sebagai model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon, Jawa Barat, jumlah Kampung KB yang telah dibentuk terus berkembang. Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk 633.

Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga BKKBN Ary Goedadi, menjelaskan “Melalui Kampung KB, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggabungkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sektor lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas” jelas Ary.

Kampung KB merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu  melakukan revolusi karakter bangsa.

Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah, dr. Sartoni menyampaikan “di desa-desa banyak kami temui muncul anggapan dari perangkat desa bahwa program kampung KB adalah program titipan dari pusat. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Desa lebih fokus pada pembangunan fisik desa saja mengabaikan pada pembangunan manusianya padahal pembangunan manusia juga sangat penting” ungkap Sartoni

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah. Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi. 

Sementara itu Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso menegaskan “Pembentukan Kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik secara politis, teknis dan operasional. Melalui pembentukan Kampung KB, kami berharap Kampung KB tidak hanya berhenti pada sebatas seremonial pembentukan saja namun ada keberlanjutan melalui sinergi berbagai sektor pemerintah bahkan swasta, Kampung KB bukan program BKKBN saja namun perlu dukungan banyak pihak” tegas Teguh.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan