Kemajuan Kaum Perempuan Sebagai Komitmen Global



KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KEMAJUAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI KOMITMEN GLOBAL

 

Siaran Pers Nomor: B- 023/Set/Rokum/MP 01/04/2017

 

Batam (10/4) – Indonesia telah menjadi negara yang memasukkan isu Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam rencana pembangunan Nasional selama hampir 2 dekade terakhir. Mengacu pada komitmen Pemerintah Indonesia pada Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 yang memerintahkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L), pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Dan Surat Edaran Bersama Empat Menteri tahun 2012 yang telah menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Permendagri nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah.

 

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Kesetaran Gender (KG), menginisasi dan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan PUG di daerah. Kegiatan ini merupakan pertemuan teknis antara Kemen PPPA dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak baik di provinsi maupun kabupaten kota.

 

Kegiatan Rakortek PUG ini bertemakan “Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG di Era Baru Kelembaaan PP dan PA Guna Membangun Otonomi Daerah, yang diselenggarakan selama bulan April 2017, di 3 kota. Batam Kepulauan Riau di tanggal 10-13 April 2017, mewakili Regional I wilayah Sumatera dan Banten.  Surabaya di tanggal 4-7 April 2017 mewakili Regonal II untuk wilayah Kalimantan, Jawa (minus Banten) dan Papua Barat. Serta Bali di tanggal 25-28 April 2017.mewakili Regional II untuk wilayah Timur seperti Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Bali, NTB dan NTT

 

Menteri PPPA, Yohana Yembise ketika membuka Rakortek PUG menegaskan bahwa, “Pelaksanaan PUG di Kementerian dan Lembaga Non Kementerian maupun daerah  sangat dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM daerah serta komitmen tinggi dari para pengambil keputusan untuk mendukung terciptanya PUG dan perlindungan anak di wilayah masing-masing”

 

“Negara belum bisa dikatakan maju, belum bisa dikatakan bebas dari kemiskinan, bilamana perempuan dan anak belum berada di garis aman. Untuk itu saya himbau kepada seluruh kepala daerah, mari kita beri kesempatan kepada kaum perempuan untuk maju karena ini sudah menjadi komitmen global” tambah Meteri Yohana.

 

 Pentingnya kegiatan Rakortek ini juga dilandasi oleh adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SOTK di daerah, yang merubah numelaktur Organisasi Perangkat Paerah (OPD) termasuk OPD pembedayaan perempuan dan anak dari yang sebelumnya “Badan” menjadi “Dinas”.

 

Dengan menyasar para Kepala Dinas, Kepala Bidang PUG atau PP, para Ketua Bappeda dan Kepala OPD PPPA atau PPKB dari 34 provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kegiatan Rakorterk PUG ini bertujuan untuk menyamakan kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksanaan PUG di daerah; Memetakan kekuatan dan kelemahan OPD-OPD yan menangani pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah; Membangun sinergi pelaksanaan PUG di daerah dalam tugas dan fungsi OPD PPPA atau PPKB di daerah; dan Menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan