DP3AKKB Bentuk Forum Data Gender dan Anak untuk Dukung Peningkatan IPM Banten


DP3AKKB Bentuk Forum Data Gender dan Anak untuk

Dukung Peningkatan IPM Banten

 

Data dan informasi merupakan unsur yang penting dalam perencanaan pembangunan termasuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  Menyadari hal tersebut, DP3AKKB berkomitmen agar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki data dan informasi yang terkait dengan seluruh bidang pembangunan sehingga data gender dan anak ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan urusan unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja, melainkan menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh OPD di lingkungan Pemprov. Banten.  

Demikian disampaikan Kadis DP3AKKB, Sitti Ma’ani Nina saat membuka acara Rapat Pembentukan Forum Data dan Informasi Gender Tahun 2017 di Hotel Ratu, Kota Serang (Kamis, 23/03).  Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta para pakar Gender di Provinsi Banten.

Data dan informasi yang dibutuhkan menurut Nina, merupakan data terpilah menurut jenis kelamin sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui perbedaan posisi dan kondisi atau status serta kedudukan antara laki – laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

“Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga data dan informasi harus selalu dievaluasi dan diperhatikan perubahannya. Oleh karena itu, perlunya wadah yang menaungi data gender dan anak sehingga menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan ke depan,” papar Nina.

Merujuk pada wadah yang dimaksud lanjut Nina adalah forum yang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yaitu forum atau kelompok kerja data terpilah sebagai wadah komunikasi di tingkat Kementerian/lembaga dan daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

“Pembentukan forum ini sangat penting dilakukan karena bertujaun untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para pengelola data untuk menyusun dan menganalisis indikator gender dan anak di instansi masing-masing dengan lebih lengkap dan berkualitas”, harap Nina.

Ditegaskan Nina bahwa kegiatan pembentukan forum data dan informasi gender ini sangat menunjang visi DP3AKKB bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  DP3AKKB lanjut Nina terus berupaya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program  secara sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Setara di sini jelas Nina yaitu  memiliki memiliki arti kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak yang sama dalam pembangunan.

Dijelaskan Nina, tingkat kesetaraan gender merupakan salah satu indikator pembangunan yang tidak diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM mengukur indikator ketahanan hidup, pencapaian pendidikan dan penghasilan. Sedangkan guna melihat peningkatan kesetaraan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan dan standar hidup dibuatlah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah IPG merupakan bagian dari IPM. IPM dapat terus menurun jika terjadi disparitas tingkat pencapaian laki-laki dan perempuan meningkat. IPM dan IPG akan sama pada saat kesetaraan terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, IPM Provinsi Banten pada tahun 2015 mencapai 70,27% masih dibawah target capaian nasional  sebesar 4,3%. Sedangkan IPG tahun 2014 telah mencapai 90,99 % dimana hal ini melebih target nasional yaitu sebesar 23,9%. Data ini diharapkan memberikan semangat yang lebih bagi Pemerintah Provinsi Banten agar  pencapaian IPM  dapat lebih meningkat lagi.

 

Lebih lanjut Nina memaparkan tantangan pengarusutamaan gender (PUG) yang ingin di capai yaitu melalui optimalisasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor di semua dinas/instansi yang berperspektif gender. Untuk mewujudkan hal tersebut DP3AKKB menyusun langkah-langkah meliputi :

  1. Membangun komitmen antar pemangku kepentingan dengan membuat kebijakan yang telah ditetapkan seperti Perda, Pergub dan Kepgub;
  2. Penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender;
  3. Membentuk kelembagaan yaitu kelompok kerja (pokja) PUG yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG di provinsi dan membentuk focal point di masing masing OPD;
  4. Penyediaan sumber daya yang memadai, yang mampu menjadi penggerak dalam menjalankan PUG yang diharapkan mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender serta analisis gender melalui kegiatan  pelatihan analisis gender, dan perencanaaan penganggaran yang responsif gender dsb;
  5. Pengembangan data terpilah dengan sistem informasi gender, sehingga diharapkan menjadi instrumen penting untuk melihat kesenjangan gender dalam berbagai hal pembangunan;
  6. Pengembangan alat analisis gender, berupa panduan panduan dan modul pelatihan berkaitan dengan pug dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM;
  7. Membangun dan mengembangkan jejaring, yaitu mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan dan juga dengan organisasi/lembaga masyarakat lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi sehingga seluruh proses pelaksanaan pug dapat optimal.

 

 

“ Tahap pelaksanaan dan implementasi strategi PUG masih terdapat permasalahan dan kendala, namun kami yakin bahwa dengan peran serta dan keterlibatan semua pihak termasuk para pemangku kepentingan hal tersebut dapat dicarikan solusinya,” ungkap Nina.  

Pada kegiatan Forum ini Nina mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberi perhatian dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender khususnya dalam penyediaan data yang akurat, sesuai dengan arahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan