Banten Jadi Daerah Pertama Pendampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting 2022

Berita Juni 4, 2022 0 208 Tambahkan ke Daftar Bacaan

PANDEGLANG, Provinsi Banten menjadi daerah pertama dari 12 daerah prioritas yang dilakukan Pedampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting 2022. Bahkan, Provinsi Banten akan menjadi model pendampingan untuk provinsi lainnya yang menjadi prioritas.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksana pertemuan koordinasi pendampingan terpadu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Pandeglang tahun 2022. Kami sepenuhnya mendukung upaya yang dilakukan sebagaimana rencana bahwa Provinsi Banten menjadi pendampingan yang pertama, bahkan akan menjadi prioritas,” kata Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Banten M Trenggano di pembukaan acara Pendampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting 2022 di ballroom Hotel Horison, Pandeglang, Kamis (02/06).
Upaya penurunan stunting, kata Al Muktabar, mengacu kepada amanat Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Perceptan Penurunan Stunting, bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. “Saya ingin menegaskan kembali terhadap arahan Bapak Presiden Joko Widodo telah menargetkan angkat stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada 2024. Target tersebut bukanlah angka yang mudah. Akan tetapi kaalu dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini tidak sulit untuk dicapai,” katanya.
Al Muktabar, dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Banten M. Trenggano mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda yang baru akan berkeluarga pada tahun 2025-2035, yang akan berada di puncak bonus demografi. “Tentu saja kondisi ini memiliki dua sisi mata uang, ia dapat menjadi suatu berkah bila melimpahnya penduduk usia kerja (produktif) akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya dalah meningkatknya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”
Namun, berkah tersebut bisa berbalik menjadi musibah jika calon usia produktif memiliki daya tahan dan kemampuan yang rendah sejak awal kehidupannnya atau dengan kata lain memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.
Untuk memaksimalkan bonus demografi tersebut, kata Al Muktabar, perlu upaya nyata untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, terutama penduduk yang ada di usia muda khususnya remaja dengan memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi agen-agen pembangunan bangsa terutama dalam rangka memasuki Indonesia emas 2045.
“Demikian juga di Provinsi Banten. Mereka harus dipersiapkan dengan baik agar menjadi keluarga yang sehat, produktf, dan berkualitas sehingga mereka akan melahirkan bayi-bayi yang sehat lahir dan batin serta cerdas yang terbebas dari stunting,” kata Al Muktabar.
Menurut Al-Muktabar, stunting merupakan satu di antara banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan keluarga yang menjadi bagian dari sasaran pelaksanaan Program Bangga Kencana. “Penyebabnya adalah masih rendahnya pemahaman keluarga terutama para orang tua dalam memberikan asupan gizin yang baik dan seimbang kepada anaknya yang masih balita.”
Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Trenggano mengaku penurunan stunting merupakan tantang yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Banten. “Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita harus melakukan upaya menurunkan kasus stunting yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap Tim Percepatan Penurunan Stunting ,” ujarnya.
Yang menjadi permasalahan, kata Trenggano, jumlah kasus stunting yang ada selama ini berbeda-beda. “Karena itu, dengan adanya tim ini kita turun langsung dan mengecek kondisi yang ada, serta melakukan aksi jika ada kasus ditemukan.”
Sementara Jelsi Natalia Marampa, SKM, MKKK, Asisten Deputi Ketahana Gizi dan Promosi Kesehatan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko BPMK-RI), yang juga Wakil Ketua Tim Pendampingan TPPS Pusat mengakui perlunya komitmen dan koordinasi aktif dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam acara tersebut, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina memaparkan tentang analisis situasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten.
Sementara itu, Koordinator Satgas Stunting Nasional Ir Siti Fatonah, MPH mengungkapkan bahwa kasus stunting saat ini merupakan perhatian di banyak negara. Dan berdasarkan standar WHO, jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong rendah. Meskipun sempat ada penurunan kasus, tetapi masih dalam jumlah yang wajar.
Karena itu, Siti Fatonah mengajak para pemerintah daerah, terutama di Provinsi Banten, untuk bersatu-padu dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting. Ia juga mengimbau masyarakat khususnya masyarakat Banten untuk bisa menjaga kualitas anak mereka.
“Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Banten, menjaga kualitas anak itu penting karena merupakan investasi kita di masa depan yang tidak bisa kita tinggalkan,” katanya.