Pemerintah Provinsi Banten Perketat Human Traficking

Pemerintah Provinsi Banten Perketat Human Traficking

SERANG - Belajar dari kasus Siti Aisyah yang diduga membunuh Kim Jong Nam di Malaysia, Pemprov Banten memperketat penjagaan akan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), imigrasi, kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Banten. 

"Kalau Masalah hukum di luar negeri, biasanya yang menangani Kemenlu. Kalau soal traficking nya, memang ditangani oleh hampir semua kementwrian. Jadi dari semua itu ada SPO (Standar Prosedur Operasional)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Siti Ma'ani Nina, Senin (03/04/2017).

Menurut Nina ini menjelaskan, bahwa dalam Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususunya dalam pasal 51 menyatakan bahwa saksi maupun korban TPPO harus mendapatkan perlindungan. Sedangkan bagi korban harus mendapatkan rehabikitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Sedangkan di pasal 46 UU TPPO mengamanahkan perlunya pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan korban di setiap kabupaten dan kota.

"Mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO dalam hal ini telah dikeluarkan PP nomor 9 tahun 2007 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban TPPO," tegasnya.