PUSAT PELAYANAN KONSELING KELUARGA SEJAHTERA ( PPKS )


Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Keluarga Sejahtera  adalah merupakan landasan hukum yang kokoh dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga Indonesia  untuk menuju penduduk tumbuh seimbang 2015 dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam pasal 47 dinyatakan bahwa; Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.   Beberapa dimensi pembangunan keluarga akan berhubungan dengan upaya ; pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui : a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; Pada dasarnya  pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas penduduk, merupakan program investasi pembangunan jangka panjang yang mau tidak mau harus dilakukan, sebagai landasan membangun kualitas penduduk yang tinggi di masa mendatang.  Untuk mencapai sasaran pembangunan yang berwawasan kependudukan  maka diperlukan upaya nyata dan lebih  meningkatkan komitmennya pada program keluar¬ga berencana bukan hanya pada dimensi kependudukan tetapi lebih diarahkan pada pembangunan keluarga dengan seluruh anggota keluarga. Kondisi saat ini melemahnyua  komit¬men terhadap program KB telah ber¬dampak pada tetap tingginya pertambahan penduduk. Hal ini tentu akan se-makin memperkeruh  persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan SDM utamanya perhatian terhadap pola asuh anak usia dini, masalah pengasuhan dan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki anak remaja termasuk remajanya , persiapan pernikahan , konseling KB dan KR termasuk upaya keluarga dalam memmbangun usaha ekonomi, masih belum tersentuh secara instansional . Pola pendekatan kemasyarakatan selama ini telah banyak dilakukan akan tetapi banyak mengalami kesulitan dalam pengembangannya karena beberapa faktor antara lain faktor pendampingan dan rujukan pembinaan .  Mencermati kondisi tersebut dan dalam rangka an¬tisipasi kebijakan dan perencanaan jangka panjang, menengah dari berbagai instansi, maka BKKBN berinsiatif menyelenggarakan unit pelayanan konseling secara komprehensif darin seluruh kegiatan pelayanan yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat , segmentatifnya tetap nsesuai ntugas fungsi BKKBN yakni dalam penyelenggaraan Komunikasi, Edukasi dan Informasdi serta konseling pada seluruh keluarga . Keluarga yang dimaksud adalah kelompok paling kecil dalam masyarakat, terdiri dari  suami dan isteri atau ibu bapa dan anak-anakdan secara religius pembentukan keluarga jelas bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, dengan demikian kebahagiaan  masyarakat adalah bergantung kepada kebahagiaan setiap keluarga . Sedangkan kebahagiaan keluarga sangat tergantung kualitas setiap individu anggota keluarga dan kualitas anggota keluarga ini sangat dipengaruhi oloeh kesiapan remaja dalam menuju jenjang rumah tangga, disinilah letak pentingnya konseling bagi remaja yang akan menikah . Kasus perceraian yang sering terjadi banyak disebabkan karena rapuhnya kesiapan lahir batin saat mau menikah , padahal jika telah terjadi perceraian anggota keluargta lain juga ikut menanggung malu . Keluarga sebagai suatu institusi sudah saatnya sebagai pilar utama dalam pendekatan pembangunan  dan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ini diharapkan dapat dijadikan pemicu dan pembangkit semangat bagi berbagaim pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan keluarga. Bagaimana pelaksanaan  penyelenggaraan pelayanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera  yang meliputi pelayanan informasi kependudukan dan Keluarga , layanan konseling maupun layanan pembinaan ,bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Bina Keluarga dan pengurus kelompok UPPKS. Diketahuinya kondisi yang diharapkan seperti : Tersedianya wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga dalam satu tempat , Terselanggaranya layanan informasi kependudukan dan Keluarga , layanan konseling maupun layanan pembinaan ,bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Bina Keluarga dan pengurus kelompok UPPKS. Dan Tersedianya  tempat rujukan bagi pusat-pusat pelayanan Keluarga Sejahtera yang berbasis masyarakat pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah merupakan wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling , bimbingan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN provinsi.

  1. LATAR BELAKANG,

Melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi inefisiensi dalam penanganan masalah kependudukan karena banyak melibatkan berbagai  sektor dan pemangku kepentingan,  yang memiliki  visi serta tujuan dan pendekatan  yang berbeda-beda untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya nyata untuk menyatukan pendekatan semua pemangku kepentingan melalui pelayanan langsung pada keluarga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pasal 3 huruf e dan d , bahwa salah satu fungsi BKKBN adalah melaksanakan advokasi dan koordinasi  dan menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut yang berbasis masyarakat telah dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sedangkan yang berbasis instansi belum dilaksanakan . Untuk itu arah kebijakan pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ini adalah merupakan wadah kegiatan Advokasi , KIE dan Konseling langsung pada keluarga yang berbasis instansi BKKBN menuju keluarga berkualitas. Keluarga diharapkan menjadi obyek dan subyek pembangunan SDM yang berkualitas yang diharapkan berdampak pada upaya  pembangunan lainnya dan melahirkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dan mampu merubah paradigma pembangunan nasional  yang menempatkan keluarga sebagai sentral pembangunan, maka peluang untuk mewujudkan kondisi keluaga Bahagia dan sejahtera akan semakin  terwujudnya .  Berdasarkan hasil pertemuan pembahasan dengan para Pimpinan di BKKBN diperoleh informasi bahwa yang dijadikan alasan utama pelayanan konseling keluarga melalui  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Provinsi adalah untuk memperkuat upaya nasional melaksanakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam bentuk yang lebih mengarah pada keluarga  , untuk memperkuat kegiatan-kegiatan pembinaan keluarga yang berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini serta sebagai pusat rujukan kegiatan pembinaan keluarga agar  jaringan, informasi pembinaan keluarga yang luas   .

Nampak bahwa pemberian pelayanan konseling keluarga pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ini memberikan pelayanan terpadu mulai aspek pengasuhan dan  pendidikan anak usia dini, aspek keluarga berencana dan kesehatan reproduksi , aspek sosial  seperti konseling pra nikah dan aspek ekonomi yakni bimbingan teknologi usaha dan kewirausahaan bagi anggota kelompok UPPKS di disatu tempat  dan diperuntukkan bagi ; remaja, anak-anak dan keluarga serta siapa saja yang mebutuhkan  dukungan.  Lebih focus pada upaya meningkatkan kemampuan keluarga   untuk menjadi mandiri . Diharapkan melalui kegiatan ini para keluarga lebih mampu meningkatkan kemampuan di  sekolah maupun kegiatan diluar sekolah yang  positif , walaupun  dari latar belakang kurang beruntung dalam pendidikan dan ekonomi.

Tentunya kegiatan ini lebih mengarah  pada upaya memberdayakan orang tua untuk lebih melihat diri mereka sebagai pendidik utama anak-anak dan remaja  sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan di rumah yang kondusif.  Serta merangsang perkembangan kognitif anak dalam meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak-anak mereka.  Sebagai suatu ‘sistem pelayanan keluarga tentunya memerlukan ‘dukungan dan partisipasi penduduk setempat agar sitem layanan dapat dikembangkan baik yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi, pengembangan anak  usia dini, kesehatan remaja, usia tua dan ketrampilan usaha Pusat ini akan berfungsi jika mendapat dukungan masyarakat sekitar, Balai penyuluhan Kecamatan dan pemerintah daerah setempat sehingga model layanan perlu disesuaikan dengan karakteristik social budaya masyarakat setempat  yang meliputi :  1) Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kependudukan dan Keluarga Berencana 2)Pelayanan konseling Keluarga Remaja dan Remaja……Pelayanan konseling  pranikah 3) Pelayanan konseling Keluarga Balita  dan Balita  4) Pelayanan konseling KB dan KR 5)Pelayanan konseling Keluarga lansia dan Lansia dan 6) Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif kelompok UPPKS.

  1. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan utama yang sering ditemukan dim lapangan selama perjalanan pelayanan program  keluarga berencana dan keluarga sejahtera  pada dasarnya terletak pada  kualitas pelayanan itu sendiri.. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pelayanan yang berkualitas apakah terletak pada aspek fisik yang tampak seperti fasilitas sarana dan prasarananya yang mewah dan up to date  atau ada aspek lain. Secara umum  berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah tersebut masih menimbulkan persoalan (Suprijadi, 2004) berpendapat bahwa beberapa kelemahan mendasar yang terjadi pada pelayanan masyarakat antara lain: adalah sulitnya menentukan atau mengukur kualitas i pelayanan itu sendiri , kemudian seburuk apapun kualitas kinerja pelayanan  tidak mengenal istilah rugi , tidak mengindahkan  mekanisme pasar atau aspek yang mengarah pada pemecahan masalah eksternalitas, serta banyak menghadapi masalah internalities seperti  sulitnya mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para pengambil keputusan Dilain pihak berdasarkan posisi kelembagaan BKKBN bahwa sejak awal tidak di disain sebagai organisasi yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat akan tetapi lebih banyak mengarah pada regulator dan fasilitator , jika ini di cermati bisa saja ini menjadi hambatan serius terutama pada perilaku personal pengelola dan pelaksana di lapangan ,  Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien (Mohamad, 2003). Berdasarkan   manajemen mutu didefinisikan bahwa kualitas atau mutu itu jika pelanggan puas . Dengan demikian dari sudut pandang ini bahwa kualitas disini berkaitan dengan dimensi ; yang mendapatkan pelayanan dan dimensi  yang memberikan pelayanan.  Dari sisi masyarakat atau keluarga yang membutuhkan pelayanan konseling sangat tergantung pada berbagai aspek,seperti (1) apakah keluarga itu sendiri membutuhkan pelayanan karena semakin mereka tidak membutuhkan pelayanan konseling keluarga maka sebagus apapun pelayanan yang diberikan maka tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. (2) Jika keluarga itu membutuhkan pelayanan konseling atau tergerak dan memiliki minat kemudian dating ke tempat pelayanan apakah pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan dapat memenuhi kebutuhannya atau memberikan kepuasan .Kemudian pelayanan an dari dimensi pemberi pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek ; (1) Apakah pihak manajemen sebagai penentu kebijakan responsive terhadap kondisi yang terjadi di semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab , dukungan sarana dan prasarana, kemudian menindak lanjuti berbagai berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat (2)  Karakteristik petugas pelayanan konseling itu sendiri apakah siap   menghadapi persaingan pasar dan selalu meningkatkan kualitas layanannya. Perlu disadari bersama bahwa  citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini dan melemahkan  kepercayaan masyarakat pada pengelola pelayanan. Tantangan besar  pada era persaingan bebas pada saat ini tidak cukup dengan memiliki profesionalitas dalam pengelolaan pelayanan publik akan tetapi tetap mengedepankan pengembalian kepercayaan masyarakat kepada BKKBN.

Dari kajian tersebut dapat dicermati bahwa untuk penerima layanan yakni keluarga-keluarga perlu diberikan pencerahan terus menerus akan pentingnya konsultasi masalah yang dihadapi keluarga dalam hal : Pelayanan konseling Keluarga Remaja dan Remaja, Pelayanan konseling  pranikah,Pelayanan konseling Keluarga Balita  dan Balita, Pelayanan konseling KB dan KR ,Pelayanan konseling Keluarga lansia dan Lansia dan  Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif kelompok UPPKS. Perlu kita sejenak mengamati bahwa kondisi masyarakat Indonesia secara umum memiliki adat serta kebiasaan tertentu yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh anggotamasyarakat termasuk dalam hal keterbukaan masalah dirinya dengan orang lain, padahal ini sangat dibutuhkan dalam konseling. Adat dan kebiasaan yang berlaku ini telah berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku bagi seluruh anggota masyarakat.   Artinya, apabila ada sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan aturan adat ini maka akan mendapat sanksi sanksi moral maupun sosial dari masyarakat Dengan demikian Nampak bahwa apabila dalam masyarakat tersebut muncul hal baru baru atau  kebiasaan-kebiasaan baru yang dirasakan akan merubah kebiasaan-kebiasaan lama, maka kebiasaan baru tersebut akan ditentang, atau bahkan ditolaknya. Untuk itu tidaklah cukup dengan memberikan Komunikasi informasi dan Edukasi akan tetapi dalam kontek membangkitkan minta masyakat masalah budaya atau kerjasama dengan tokoh masyarakat tokoh agama setempat harus mendapat tempat yang prioritas. Berbagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat, hendaknya diikuti dengan contoh dan fakta konkrit tentang apa manfaat konseling keluarga untuk memudahkan meyaqinkan dan merubah kebiasaan yang selama ini telah diyaqini dan dianut di walayah setempat.

Unsur kemudahan akses juga sangat mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk dating ke tempat pelayanan jika Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera terletak jauh dari jangkauan masyarakat, dan menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan maka masyarakat akan enggan untuk dating ke tempat pelayanan . Aspek kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau berbagai unit pelayanan pada masyarakat yang ada di wilayah tersebut sangat menentukan , karena jika antar unit pelayanan pada masyarakat kurang berkoordinasi maka justru akan membingungkan masyarakat termasuk duplikasi dan atau bahkan pertentangan kebijakan antara unit pelayanan. Mengingat kendala manajemen organisasi BKKBN yang tidak dirancang sebagai organisasi pelayanan pada masyarakat maka kebiasaan birokrasi yang dilakukan melalui berbagai level, perlu mendapat perhatian serius bagaimana cara memangkasnya agar penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Manajemen Rumah sakit perlu di kaji dimana kewenangan Dokter jika berkaitan dengan pasien memiliki kewenangan penuh dan tidak bias diintervensi oleh manajemen pimpinan Rumah Sakit . Jangan sampai penyelesaian masalah pelayanan, tidak dapat diatasi oleh petugas pelayanan  sehingga memperpanjang proses pelayanan.  Tanggap terhadap  keluhan/saran/aspirasi seluruh keluarga sebagai penerima pelayanan untuk segera diatasi  dan jangan sampai justru dikembangkan berbagai kegiatan yang tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan dan tetap focus pada pelayanan konseling keluarga Sejahtera.

  1. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pelayanan konseling keluarga sejahtera maka dapat dirumuskan  bahwa ada tiga masalah yang sangat mendasar ;

  • Dari sisi keluarga

(1) apakah keluarga itu memiliki minat dan  membutuhkan pelayanan karena semakin mereka tidak membutuhkan pelayanan konseling keluarga maka sebagus apapun pelayanan yang diberikan maka tidak akan memberikan pengaruh apa-apa.

(2)Jika keluarga itu membutuhkan pelayanan konseling atau tergerak dan memiliki minat kemudian dating ke tempat pelayanan apakah pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan dapat memenuhi kebutuhannya atau memberikan kepuasan

  • Manajemen pemberi pelayanan
  • Apakah pihak manajemen sebagai penentu kebijakan responsive terhadap kondisi yang terjadi di semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab.
  • Apakah fasilitas dan dukungan sarana dan prasarana,memadai .
  • Apakah menindak lanjuti berbagai berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat
  • Petugas pemberi pelayanan
  • Apakah karakteristik petugas pelayanan konseling itu sendiri apakah siap menghadapi persaingan pasar dan selalu meningkatkan kualitas layanannya.
  • Apakah petugas pemberi pelayanan siap memberikan pelayanan berkualitas untuk menghapus citra negative pengelolaan pelayanan pemerintah .
  • Apakah petugas pemberi pelayanan siap menghadapi tantangan besar pada era persaingan bebas pada saat ini dan memiliki profesionalime yang tinggi  dalam pengelolaan pelayanan konseling keluarga dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi BKKBN. Sumber : BKKBN, (Ree-1)

Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan