Struktur Organisasi DP3AKKB


  1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
    1. Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Peningkatan Daya Saing serta Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Sekretaris
  1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  5. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  7. merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  6. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
  7. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  8. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  9. melaksanakan fungsi kehumasan;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  6. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  7. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  8. menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  6. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  7. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  9. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
  10. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  12. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarustamaan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berdasarkan  program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  5. Merencanakan bahan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
  6. Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
  7. Merencanakan bahan pembinaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
  8. Merencanakan bahan monitoring Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

 

  1. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender
  1. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan Gender.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  6. Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang responsif gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender;
  10. Melaksanakan  fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis,  penyajian dan  kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  11. Menyusun bahan  dan melaksanakan pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis kelamin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

  

  1. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan
  1. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan sesuai;
  6. Menyusun bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengintegrasian kebijakan, peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  7. Menyusun bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  8. Menyusun bahan pedoman, norma, standar, prosedur, criteria, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program dan kegiatan;
  9. Menyusun  bahan pedoman, advokasi, komunikasi informasi pokjanal desa/kelurahan siaga aktif sesuai dengan pedoman Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
  10. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program gerakan sayang ibu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  11. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program pokjanal desa/kelurahan siaga aktif;
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kerja di masa mendatang;
  13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
  1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga;
  6. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi perempuan/wanita seperti PKK, Dharma Wanita dan organisasi perempuan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  7. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan organisasi perempuan termasuk PKK dan Dharma Wanita dalam rangka peningkatan kualitas keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  8. Melaksanakan koordinasi peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan perempuan;
  9. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan kemandirian organisasi perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan renana kegiatan mendatang;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Seksi Perlindungan Khusus Anak.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan  program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  5. Merencanakan  bahan  kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan;
  6. Merencanakan bahan dan melaksanakan upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
  7. Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  8. Merencanakan bahan pembinaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  9. Merencanakan bahan monitoring Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
  1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
  6. Menyusun bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana;
  7. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan program perlindungan perempuan;
  8. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan renana kegiatan mendatang;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
  1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksnaan tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan Seksi  Pemenuhan Hak Anak;
  6. Menyusun bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Provinsi Banten;
  7. Menyusun bahan fasilitasi pengintregasian kebijakan pemenuhan hak anak;
  8. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi/LSM dalam rangka penyuluhan terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  10. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak;
  11. Melaksanakan penguatan pelayanan posyandu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  12. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang  berlaku;
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  15. Melaksaakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak
  1. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Khusus Anak.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan perlindungan khusus anak (1. anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6. Anak yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 10. Anak korban kejahatan seksual; 11. Anak korban jaringan terorisme; 12. Anak penyandang disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya);
  6. Menyusun bahan  koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus anak sesuai dengan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  7. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan jaringan kerja pelaksanaan perlindungan khusus anak;
  8. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif  kegiatan perlindungan khusus anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  12. melaksaakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

  1. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
  1. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kependudukan, Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil dan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
  5. Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  6. Merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil;
  7. Merumuskan bahan monitoring pelaksanaan pembinaan bidang kependudukan dan catatan sipil;
  8. Merumuskan bahan  koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi  pelaksanaan tugas;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara membandingkan antara rencana kerja operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan
  1. Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kependudukan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kependudukan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pembinaan kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  6. Menyusun bahan pembinaan pengolahan data profil kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik
  7. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan pengolahan data kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik
  8. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik
  9. melaksanakan pembinaan pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik
  10. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  12. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

  1. Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil
  1. Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil berdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pembinaan pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  6. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan pencatatan sipil;
  7. Menyusun bahan pengolahan data pencatatan sipil;
  8. Melaksanakan pembinaan pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan monitoring pembinaan administrasi pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pencatatan sipil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
  11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pencatatan sipil sesuai dengna prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisa maupun tulisan.

 

 

 

  1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  6. Mengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sentral Data Kependudukan;
  7. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi;
  8. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan layanan informasi kependudukan;
  9. Melaksanakan pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  10. Mendokumentasikan dan melaksanakan penyajian data kependudukan terkait pemanfaatan data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  12. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisa maupun tulisan.

 

 

 

 

  1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
  1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk, Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB serta Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan  program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  5. Merumuskan  bahan  kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
  6. Merumuskan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
  7. Merumuskan bahan pembinaan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
  8. Merumuskan bahan monitoring Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

  1. Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk
  1. Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

 

  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk;
  6. Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk;
  7. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan pelayanan informasi persebaran penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  8. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk;
  9. Melaksanakan penetapan sasaran pemetaan dan pengendalian penduduk serta pemanfaatan perencanaan pemetaan dan pengendalian penduduk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
  10. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pengendalian penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian kependudukan;
  11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemetaan dan pengendalian penduduk;
  12. Melaksanakan monitoring pengendalian penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kegiatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB
  1. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB;
  6. Menyusun bahan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB sesuai kearifan budaya local;
  7. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB;
  8. Menyiapkan dan melaksanakan Advokasi, Komunikasi, komunikasi dan informasi, edukasi serta konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  9. Menyiapkan dan melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ( NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  10. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB;
  11. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB apakah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi,  Edukasi dan pembinaan layanan KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana
  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  6. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  7. Melaksanakan kebijakan serta jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  8. Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan perlindungan hak-hak reproduksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, bina ketahanan keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
  10. Melaksanakan kebijakan serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  11. Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
  12. Melaksanakan pembinaan personil dan penyelenggara pelayanan keluarga berencana;
  13. Melaksanakan fasilitasi untuk peningkatan layanan keluarga berencana  sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
  14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisa maupun tulisan.





  • Selengkapnya

  • Struktur Organisasi DP3AKKB... Selengkapnya
  • Tentang Kami


    Peta


    Statistik Kunjungan


    Kritik dan Saran